Refleksi: Madilog, Realitas Indonesia dan Kegagalan Revolusi Sosial”
“….tugas sejarah adalah kewajiban moral, politik, dan intelektual suatu generasi untuk memahami, menyadari dan menindaklanjuti peristiwa sejarah yang berdampak pada cita-cita keadilan sosial…”
Tahun 1948 menjadi salah satu periode paling penting sekaligus tragis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah gejolak politik pasca-proklamasi, muncul kebutuhan mendesak bagi rakyat dan kaum pergerakan untuk menata arah bangsa yang baru Merdeka dengan 2 arus besar pilihan politik pro-perjanjian satu sisi, dan menolak perjanjian dengan Belanda sisi yang lain. Sejarah mencatat kekuatan pro-perjanjian yang kompromi dengan Belanda yang leading “memenangkan” kelanjutan sejarah.
Meski perjanjian-perjanjian politik itu kemudian dapat di gagalkan namun peristiwa politik itu memiliki dampak jangka panjang yang masih terasa hingga hari ini. Baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Bagaimana sifat-sifat kompromi pada peristiwa tersebut menjadi “role model politik” sampai hari ini yang menyebabkan fragmentasi sosial-politik yang tak berujung, Indonesia tumbuh dengan kondisi politik yang terpolarisasi sangat tajam bahkan cenderung disintegratif, kegagalan ekonomi karena ketidakpastian kedaulatan menyebabkan negara kehilangan kontrol atas alat produksi dan Indonesia tak mampu keluar dari tekanan eksternal/global.
Pada jamannya, Partai Murba dilahirkan sebagai wadah perjuangan rakyat yang menegaskan prinsip sosialisme dan kemandirian ekonomi rakyat, dipandu oleh gagasan revolusioner Tan Malaka. Partai ini tidak hanya menjadi sarana politik, tetapi juga medium pendidikan ideologis, bertujuan mengkonsolidasikan rakyat untuk meraih kemerdekaan sejati, Merdeka 100%.
Wafatnya Tan Malaka pada 1949 di tangan tentara Indonesia dan kekuatan pro-Belanda menyebabkan bangsa ini kehilangan kesempatannya untuk menikmati kemerdekaannya 100%. Kematian Tan Malaka menyebabkan bangsa ini bukan hanya kehilangan figur pemimpin, tetapi juga kehilangan pembimbing ideologis yang mampu membaca situasi sosial-politik Indonesia dengan tajam, serta seorang yang mampu mengartikulasikan visi kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya formal Proklamasi 1945, tapi lebih dari itu adalah kedaulatan mutlak atas ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Berdirinya Partai Murba dan wafatnya Tan Malaka dalam jangka waktu yang sangat berdekatan menimbulkan paradoks historis: di satu sisi lahir organisasi revolusioner yang menegaskan aspirasi rakyat, di sisi lain kehilangan figur sentral yang paling mampu menyalakan kesadaran kritis kaum pergerakan. Momen ini menjadi titik balik sejarah, yang menunjukkan bahwa perjuangan ideologis tidak pernah berjalan mulus, bahkan setelah kemerdekaan formal tercapai para pendiri bangsa bergerak saling “menyakiti” dan “meniadakan”.
Partai Murba lahir sebagai jawaban terhadap kegagalan struktur politik saat itu untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi rakyat. Tan Malaka, dengan gagasan Madilog-nya, menekankan bahwa kemerdekaan formal tanpa penguasaan atas alat produksi dan kesadaran kritis rakyat hanyalah ilusi. Maka, berdirinya Partai Murba sekaligus wafatnya Tan Malaka menjadi dua kutub sejarah yang saling berkaitan: satu sebagai harapan kolektif rakyat, satu lagi sebagai peringatan tragis tentang risiko kehilangan arah ideologis.
Hari ini masih nampak kekuatan status quo yang terus sengaja membangun citra Tan Malaka, masih sering Tan Malaka dikurasi ulang dengan pendekatan sejarah dan menggunakan propaganda media-sosial. Kadang dianggap PKI, radikal, berbahaya, atau kuno. Inilah yang bisa disebut ex-Imagologi: representasi yang membuat sosok aslinya hilang dari persepsi publik. Upaya ini harus dipahami sebagai upaya perebutan memori kolektif dimana status quo ingin mempertahankan kekuasaan simbolik atas narasi sejarah, dan gagasan Tan Malaka seperti Madilog dan perjuangan kemerdekaan sejati adalah ancaman karena memiliki potensi mereset kesadaran politik rakyat. Kritik yang diajukan seharusnya bukan menolak sejarah Tan Malaka, melainkan menuntut pembacaan yang utuh, kontekstual, dan relevan: memahami ideologi dan filsafatnya tanpa terjebak pada stigma politik masa lalu. Maka tugas generasi sekarang adalah membedah propaganda, menegakkan kebenaran sejarah, dan mengekstraksi nilai revolusioner yang masih relevan, bukan sekadar menerima citra yang sudah dikurasi status quo.
Tugas Sejarah Generasi…
Bagi generasi kontemporer, terutama intelektual muda, refleksi ini menuntut pertanyaan kritis: bagaimana ideologi Sosialisme-Indonesia ala Tan Malaka dapat diaktualisasikan dalam masyarakat yang sangat berbeda dengan Indonesia pasca-kolonial?
Di era globalisasi yang sarat kapitalisme dan hegemoni ideologis, jawaban atas pertanyaan ini menjadi penanda sejauh mana rakyat Indonesia dapat menuntaskan kemerdekaan yang belum selesai. Partai Murba, Madilog, dan Tan Malaka menawarkan pandangan bahwa kemerdekaan sejati bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan sadar, kritis, dan terus-menerus. Mengabaikan prinsip ini berarti mengulang kesalahan sejarah, sementara memahami dan menginternalisasi gagasan ini berarti membuka peluang bagi generasi baru untuk menghidupkan revolusi yang tertunda secara material, politik, dan intelektual.
Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu; ia adalah cermin dan peta bagi generasi sekarang untuk menavigasi masa depan. Memahami sejarah berarti lebih dari mengingat peristiwa; ia menuntut kita merenungkan makna, menilai konsekuensi, dan menarik pelajaran yang relevan bagi kehidupan sosial, politik, dan intelektual hari ini. Dalam konteks perjuangan ideologis dan revolusioner, tanggung jawab generasi kini dapat dipahami dalam tiga dimensi: (1) Sebagai kewajiban moral: generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk mempelajari kesalahan dan keberhasilan masa lalu, sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama. (2) Sebagai kewajiban politik tugas sejarahnya adalah menuntut generasi atau kader untuk melanjutkan perjuangan ideologis yang belum tuntas, memperjuangkan kemerdekaan sejati atau keadilan sosial. (3) Sebagai kewajiban intelektual: memahami sejarah berarti menganalisis sebab-akibat sosial, politik, dan ekonomi dari peristiwa masa lalu, serta menerapkan pelajaran itu untuk transformasi masyarakat sekarang.
Transformasi Keadaran Kolektif…
Transformasi kesadaran kolektif adalah tanggung jawab bersama, yang berangkat dari pemahaman bahwa revolusi sejati bukan hanya perubahan struktur politik, tapi perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Tan Malaka menekankan bahwa tanpa kesadaran kolektif, perjuangan politik hanya akan menghasilkan kemerdekaan formal yang semu.
Lantas siapa yang bertanggung jawab?
Kewajiban melakukan transformasi kesadaran kolektif tidak jatuh pada satu-dua individu saja, melainkan pada beberapa aktor utama yang saling terkait: (1) Partai politik revolusioner: berfungsi sebagai alat pendidikan politik dan organisasi rakyat, menyebarkan gagasan kritis agar masyarakat memahami struktur ketimpangan dan dominasi. (2) Kader dan intelektual revolusioner adalah orang-orang yang memahami Madilog dan prinsip sosialisme, yang mampu mengartikulasikan ideologi menjadi pendidikan, kritik, dan praktik sosial konkret. Mereka menjadi jembatan antara teori dan rakyat. (3) Rakyat sendiri harus bertransformasi, bahwa gerak kesadaran bukan hanya disalurkan dari atas, tetapi harus diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kesadaran kolektif tidak bisa dipaksakan, tapi dibangun melalui pengalaman, pendidikan, dan praktek sosial. (4) Institusi pendidikan dan media massa progresif adalah lembaga-lembaga yang berperan menyebarkan informasi kritis, literasi politik, dan metodologi berpikir dialektis sehingga rakyat dapat menilai dan membongkar dogma yang menindas.
Masa Depan Partai Murba…
Tonggak Partai Murba pada masanya berdiri berada di persimpangan antara kritik terhadap kolonialisme lama dan imperialisme baru. Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi dan intelektual hanyalah kemerdekaan semu. Madilog menekankan perlunya dialektika antara teori dan praktik, di mana kesadaran kritis harus diterjemahkan menjadi aksi konkret: pendidikan, gerakan rakyat, dan strategi politik yang membumi. Di sinilah letak relevansi gagasan Tan Malaka bagi Indonesia hari ini: negara masih menghadapi ketimpangan struktural, dominasi modal asing, oligarki politik, dan fragmentasi ideologi.
Partai Murba ke depan tidak hanya dipahami sebagai alat berkompetisi electoral melainkan alat transformasi dalam proses dialektis alam pertarungan konflik antara kekuatan material dan kesadaran rakyat. Partai Murba dihidupkan kembali sebagai organisasi politik pelopor dengan tugas utama (1) mengawal Ideologi Sosialisme Tan Malaka dan menyambung jejak perjuangan Tan Malaka dengan generasi sekarang, (2) menyiapkan kader yang paham sejarah, filsafat, dan strategi perjuangan rakyat dengan membentuk jaringan intelektual dan aktivis untuk memperluas pengaruh ideologis, (3) mendorong kebijakan pro-rakyat, koperasi, UMKM, dan program ekonomi rakyat yang mandiri, mengawasi dan menekan dominasi kapitalisme global yang merugikan rakyat.
Maka kegagalan Indonesia mencapai Merdeka 100 Persen dapat dipahami sebagai kegagalan menerapkan logika material dan revolusioner dalam praktik politik dan sosial. Karenanya melanjutkan tugas sejarah Partai Murba bukan sekadar romantisme sejarah; tapi alat intelektual dan politik untuk menilai kondisi kekinian: mengkritisi dominasi oligarki, menolak ketergantungan ekonomi, dan membangun kesadaran politik yang radikal dan rasional.
Hidup Murba…
Panjang Umur Perjuangan
Merdeka 100 Persen…!
Oleh *Rendra Setiawan*
Ketua Dewan Politik Partai Murba Provinsi Jawa Timur